Kejagung Kaji Penerapan Pasal Pencucian Uang ke Tersangka Korupsi Minyak Goreng



Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyebut jajarannya sedang mendalami kajian penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada para tersangka kasus dugaan korupsi terkait minyak goreng. Penyidik Gedung Bundar masih berkonsentrasi pada penyelesaian berkas perkara empat tersangka.
 
“Kita lagi selesaikan (pemberkasan), konsentrasi yang (empat tersangka) ini nih. Kan ada penahanan, nah itu harus kita cepet betul itu berkas kita limpah. Makanya lagi konsentrasi ke situ,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, 14 Mei 2022.
 
Baca: 2 Fasilitator Perdagangan Kemendag Diperiksa Kejagung




Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Kemungkinan beleid pencucian uang bisa diterapkan setelah jaksa memperoleh hasil perhitungan kerugian perekonomian negara dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain TPPU, Febrie menyebut anak buahnya sedang mengkaji untuk menersangkakan pihak korporasi.
 
“Tapi ini (TPPU dan korporasi) belum diputus. Anak-anak (penyidik) masih bergelut di BPKP, karena kalau tahu uang itu masuk, baru (bisa dikenakan) TPPU,” jelas Febrie.
 
Satu dari empat tersangka yang telah ditahan Kejagung sejak Selasa, 19 April lalu adalah anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Tagore.
 
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan masa penahanan 20 hari pertama bagi keempat tersangka telah habis per Minggu, 8 Mei 2022 dan diperpanjang selama 40 hari sampai 17 Juni 2022.
 
Pemeriksaan para saksi masih terus dilakukan penyidik Jampidsus. Jumat, 13 Mei 2022. Salah satunya memeriksa dua fasilitator perdagangan pada Kemendag berinisial DR dan P. Ketut menyebut keduanya diperiksa sebagai pihak yang melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor (PE) di Kemendag melalui sistem inatrade.
 
Adapun satu saksi lain yang diperiksa berinisial R selaku analis perdagangan Kemendag. Saat disinggung soal kemungkinan Mendag Lufti sebagai saksi, Febrie mengaku sampai sejauh ini pihaknya belum menjadwalkan pemanggilan.
 
 

(DEV)





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.